Pencapaian Retribusi Daerah Rendah,Bupati Sikka Diminta Fraksi Golkar Menjelaskannya

Rapat paripurna DPRD II Sikka terkait pemandangan fraksi terhadap LPJ Bupati Sikka
 terkait pelaksanaan APBD 2015.

MAUMERE – Fraksi Partai Golkar DPRD II kabupaten Sikka meminta agar pemerintah kabupaten Sikka memberikan penjelasan terkait rendahnya retribusi yang diterima.

Permintaan ini disampaikan saat pemandangan fraksi dalam rapat paripurna V masa sidang III tahun 2016 DPRD kabupaten Sikka atas pidato bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Sikka tahun anggaran 2015.

Dalam rapat paripurna,Rabu (3/8/2016) tersebut,fraksi partai Golkar menilai pencaptannya hanya sebesar 53,55 persen dari terget yang ditetapkan,Untuk itu fraksi partai Golkar merasa sangat kecewa dan menyayangkan hal ini.

“Fraksi partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah belum serius dan benar-benar melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut,” kritik fraksi partai Golkar seperti dibacakan Mayestati Angelorum dalam pemandangan fraksi.

Target retribusi daerah yang sudah ditetapkan tersebut menurut fraksi partai Golkar sudah diperhitungkan dari berbagai potensi yang ada di kabupaten Sikka yang mana apabila pemerintah serius melakukan berbagai upaya,tentunya target tersebut dapat dicapai.

“Terhadap retribusi daerah yang hanya mencapai 53,55 persen tersebut fraksi partai Golkar memintah agar pemerintah dapat menjelaskan alasannya,” tegas Mayestati membacakan pernyataan partai berlambang pohon beringin ini.

Hal senada juga dikeluhakan fraksi partai Demokrat.Menurut fraksi ini,dari target 12.03 miliar rupiah,pemkab Sikka hanya mampu menghasilkan 6,44 miliar rupiah saja.Demokrat menanyakan,apakah targetnya tidak realistis ataukah pemerintah tidak oprimal mengelola sumber-sumber pendapatan?.

Target penerimaan hemat fraksi partai Demokrat diukur berdasarkan potensi yang diidentifikasi lalu ditetapkan sasaran-sasaran yang didukung rencana operasional untuk menggali potensi untuk menjadi uang.

“Rendahnya penerimaan retribusi mengggambarkan lemahnya respek kita terhadap rakyat daerah ini,” tegas fraksi partai Demokrat seperti dibacakan Heny Doing.

Selain itu seperti dibacakan Heny,fraksi partai yang didirikan mantan presiden SBY ini mencerminkan kepekaan sosial pemerintah amat rendah,kurang mempunyai rasa malu terkait hasil yang dicapai dan padahal hak aparatur pemerintah tidak pernah dikurangi oleh negara.

Pemerintah dimintah fraksi partai Demokrat agar serius menggarap sumber retribusi daerah terutama merubah perda terkait retribusi yang sudah tidak relevan lagi dengan pertumbuhan ekonomi abupaten Sikka maupun nasional.

“Perlu juga dipikirkan memberikan sanksi dan insentif agar capaian hasilnya bisa lebih baik ke depannya,” harap fraksi Demokrat.

(Ebed de Rosary)