Laman

Kamis, 29 September 2011

PERJALANAN PANJANG PILKADA FLORES TIMUR ( BAGIAN VIII )



KPU Pusat Menjawab Persoalan PAW

 Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, Syamsulbahri, menegaskan status serta kedudukan Erneseta Katana dan Edy Diaz sebagai anggota antarwaktu KPU Flores Timur adalah sah menurut peraturan KPU No.426/KPU/VII/2010. Syamsulbahri mengatakan hal itu dalam suratnya No.43/KPU/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang diperoleh ANTARA di Kupang, Jumat (28/1).Surat itu menjawab aksi protes DPRD Flores Timur dan sebagian peserta pemilu kepala daerah (Pilkada) Flores Timur yang menolak kedudukan dan keanggotaan Ernesta Katana dan Edy Diaz sebagai anggota antarwaktu KPU Flores Timur. Mereka menilai keanggotaan Katana dan Diaz tidak sah.Kedua anggota KPU Flores Timur itu bersama tiga anggota antarwaktu lainnya sudah diresmikan keanggotaannya oleh KPU Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu di Kupang. Mereka resmi menjadi anggota setelah KPU memberhentikan lima dari empat anggota KPU Flores Timur sebelumnya, karena melanggar kode etik.Berdasarkan peraturan KPU No.426/KPU/VII/2010, kata Syamsulbahri, penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Flores Timur yang diambil dari nama calon peringkat berikutnya adalah sah jika calon yang bersangkutan memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota KPU. Selain itu, Peraturan KPU No.5 Tahun 2008 jo Peraturan KPU No.1 Tahun 2010, telah diatur bahwa apabila calon pengganti antarwaktu anggota KPU kabupaten/kota seluruhnya atau sebagian sudah tidak lagi memenuhi syarat calon atau tidak bersedia, maka tidak dapat dilakukan seleksi baru oleh tim seleksi.“Dengan demikian, untuk memenuhi jumlah keanggotaan KPU Kabupaten Flores Timur, calon pengganti antarwaktu diambil dari peringkat nomor urut berikutnya dengan ketentuan sebagaimanan tersebut dalam penjelasan huruf a Peraturan KPU No.5 Tahun 2008 jo Perautran KPU No.1 Tahun 2010,” katanya menegaskan.Ia mengatakan perlakukan sama juga diterapkan di beberapa KPU kabupaten/kota lain di Indonesia yang juga menghadapi permasalahan yang sama dalam memroses penggantian antarwaktu anggota KPU kabupaten/kota.

Pos Kupang- Genta Flotim berdemo di DPRD NTT
menyoal kinerja pejabat Bupati Flotim 
Pejabat Bupati Menolak Mencairkan Dana

Meskipun penarikan undian nomor urut hanya dilakukan oleh pasangan Mondial dan sudah diterima dengan baik oleh para calon peserta pilkada, Penjabat Bupati Flores Timur Muhammad Wongso menilai masih mengandung masalah, karena belum ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara KPU sebagai penyelenggara pilkada dengan peserta pilkada.
"Dalam UU Pemilu maupun aturan KPU, tidak ada satu pasal pun yang mengatur soal penandatanganan MoU antara KPU sebagai penyelenggara pilkada dengan pasangan calon. Ini alasan mengada-ada yang tidak bisa diterima dengan akal sehat," komentar Nicolaus Pira Bunga SH.MHum, pengamat hukum dan politik dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.
Atas dasar itu, Penjabat Bupati Flores Timur mengambil langkah yang disebutnya "islah" untuk mempertemukan dan mendamaikan para calon peserta pilkada di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, meskipun di antara para calon tidak bermusuhan atau memiliki dendam dan benci antara satu dengan lainnya.
DPRD Kabupaten Flores Timur akhirnya ikut menimbrung dalam urusan tersebut, dengan memberikan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Flores Timur untuk tidak mencairkan sisa dana hibah pilkada, dengan alasan masih adanya persoalan dalam tubuh KPU sendiri.
"Kami tidak bermaksud untuk menghalang-halangi atau menunda pelaksanaan Pilkada, karena masih ada masalah dalam internal KPU sendiri," kata Muhammad Wongso, ketika ditanya soal alasannya tidak mencairkan sisa dana hibah pilkada sebesar Rp9 miliar dari total dana pilkada seluruhnya sekitar Rp12 miliar.
Dana Rp3 miliar di antaranya telah dimanfaatkan oleh KPU Flores Timur sebelumnya yang gagal melaksanaan Pilkada. Sisa dana Rp9 miliar di antaranya diharapkan segera dicairkan agar KPU setempat dapat melanjutkan tahapan pilkada selanjutnya.
"Kami sudah memberi batas waktu (deadline) sampai 18 Februari 2011, namun Penjabat Bupati Flores Timur tetap juga tidak mau mencairkan sisa dana hibah pilkada tersebut. Kami akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ernesta Katana yang juga juru bicara KPU Flores Timur.



Pos Kupang-Dari kiri ke kanan, Herman Hayon (staf ahli DPR RI), 
Aloysius Kenemasan (Ketua KPUD Flotim), Mendagri Gamawan Fauzi, 
Melkias Mekeng (anggota DPR RI), foto bersama usai bertemu Mendagri, Jumat (4/2/2011).

Pertemuan Membahas kelanjutan Pilkada

Melihat kemelut pilkada di Flores Timur yang semakin tidak menentu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya kemudian menugaskan Sekda NTT Frans Salem, Ketua KPU NTT Johanes Depa dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Mikhael Fernandez ke Jakarta untuk bertemu KPU pusat dan Kementerian Dalam Negeri membahas masalah tersebut.
Hasil dari pertemuan tersebut, meminta Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti KPU dan Penjabat Bupati Flores Timur, KPU pusat dan KPU NTT untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kemelut pilkada di Flores Timur.
"Kami hanya menunggu hasil pertemuan antara gubernur dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan sikap, apakah pilkada Flotim dilanjutkan atau tetap ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Katana.
Pertemuan tersebut rencana berlangsung 24 Februari di Kupang, namun masih ditunda sampai 3 Maret 2011 sesuai waktu yang diberikan oleh KPU pusat.
Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menugaskan salah seorang anggotanya, I Gede Putu Artha, untuk mengatasi masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Floers Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).dengan menggelar pertemuan di Kupang. Pertemuan yang digagas Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya itu dihadiri KPU Pusat, utusan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu itu kemudian melahirkan kesepakatan, sehingga pilkada bisa dilanjutkan.Putu Artha mengatakan, dia ditugaskan untuk menangani masalah kekisruhan proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Flotim agar kepala daerah defenitif segera dipilih. Terkatung-katungnya pelaksanaan Pilkada bisa mengakibatkan roda pemerintahan di daerah itu tidak berjalan optimal.
Pertemuan dihadiri Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Pejabat Bupati Flotim Muhamad Wongso, jajaran KPU Provinsi NTT yang dipimpin ketuanya, John Depa, serta Ketua KPU Flotim Alosius Kene Masan.
"Saya sudah meminta kepada KPU NTT dan KPU Flores Timur untuk melanjutkan tahapan Pilkada," kata Gubernur Lebu Raya di Kupang, Jumat 4 Maret 2011.
Menurut dia, Pilkada Flores Timur yang dijadwalkan berlangsung 17 Maret 2011 sudah tidak mungkin digelar, karena ada beberapa tahapan tidak berjalan, seperti penarikan nomor urut calon.
Dia mengatakan, KPU NTT dan Flores Timur akan menentukan ulang jadwal pelaksanaan Pilkada di daerah itu, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya, yakni perayaan Samata Santa  (Perayaan Paskah) budaya religi yang di daerah setiap tahun di daerah itu."Saya ingatkan agar KPU mempertimbangkan suasana di lapangan, termasuk perayaan Samana Santa," katanya.
Menyangkut dana Pilkada, Gubernur mengatakan, dana sesungguhnya tidak ada masalah. Pemerintah telah menyiapkan dana Hibah sebesar Rp 9,5 miliar. Sebelum dana itu dicairkan perlu ditandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) antara KPU dan Pemda Flores Timur.
"Masyarakat melihat seolah-olah penjabat bupati yang menahan dana pilkada," katanya.